• Sabtu, 10 Desember 2022

Sumardika: Kasus LPD Anturan, Bukan Pidana Korupsi !

- Kamis, 14 April 2022 | 15:30 WIB

RAKYAT BALI, BULELENG - Menanggapi hasil audit Investigasi dari Inspektorat Kabupaten Buleleng, Advokat senior Wayan Sumardika selaku kuasa hukum tersangka Arta Wirawan angkat bicara perihal tersebut. Dimana pasca terbit nya hasil audit insfektorat, penyidik menyatakan akan menggenjot proses penyidikan perkara dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Anturan.

Sumardika yang mantan aktivis itu menerangkan bahwa, LPD Desa Adat Anturan yang berdiri tahun 1990 mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Kemudian Tahun 1992 kembali mendapatkan dana dari Pemerintah Rp.2.500.000. ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Baca Juga: Bosan ke Pantai? Bali Tawarkan Wisata Taman Bunga, Paling Megah di Pulau Dewata

“Selebihnya dana LPD bersumber dari dana masyarakat berupa tabungan, deposito, keuntungan kredit, hingga total menjadi ratusan milyar rupiah,” terangnya sebagaimana rilis yang diterima RakyatBali Kamis, 14/04/2022)

Dirinya menambahkan bahwa syarat kasus tindak pidana korupsi berdasarkan UU RI No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Kerugian Negara itu harus dapat di hitung Nyata dan Pasti, sebagai akibat adaya Perbuatan Melawan Hukum.

"Apakah selisih/potensi kerugian Negara sejumlah Rp.151.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar) hasil hitung Inpektorat Kabupaten Buleleng sudah Nyata dan Pasti?", ungkapnya.

Baca Juga: GMNI Desak Rektor Unud Pecat Dosen Tersandung Kasus Korupsi

Dirinya menyoroti uang bantuan pemerintah yang jumlahnya membengkak menajdi tinggi.

Halaman:

Editor: Made Gerry Gunawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

5 Manfaat Berinvestasi Sedari Dini

Rabu, 23 November 2022 | 10:44 WIB

Cegah Wabah PMK, KKN Unud Membuat Cairan Eco Enzyme

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:35 WIB

Terpopuler

X